Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi suatu negara, karena bukan hanya dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusak nilai moral dan masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana lainnya, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kedua bentuk kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatan luar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya penanganannya tidaklah mudah. Penerapan pembalikan pembuktian diharapkan mampu menjadi satu cara khusus yang dapat ditempuh guna memberantas tindak pidana pencucian uang, serta untuk tujuan pengembalian aset, karena selain si pelaku harus dipidanakan, kerugian keuangan yang dialami oleh negara juga harus dikembalikan.
Penerapan pembalikan beban pembuktian menimbulkan berbagai pertentangan karena dianggap rawan melanggar hak asasi manusia khususnya dalam hal ini tersangka atau terdakwa, mengingat dalam perkara pencucian uang harta kekayaan milik tersangka bisa disita tanpa dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dulu. Selain itu, terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan di muka persidangan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan. Tidak ada kepastian tentang bagaimana itu adil, namun dalam hal ini aturan hukum yang telah ada harus diimplementasikan sebagaimana, serta putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus dihormati dan dianggap sebagai hukum yang berlaku.
Kata kunci: pencucian uang, korupsi, pembalikan beban pembuktian, hak asasi manusia.