ABSTRAK
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah. Maka BMT harus berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Apabila demikian, pada BMT harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional BMT.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan akad dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana Dewan Pengawas Syariah meminimalisir pelanggaran syariah atau menghilangkannya. Penulis juga akan mendeskripsikan hal apa saja yang dapat menghambat Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan perannya.
Penelitian ini bersifat empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan akad dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu mengecek dan mengawasi langsung terhadap proses akad sampai akhir transaksi serta memastikan kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI dan Pedoman Akad Syariah BMT. Kemudian, terdapat hambatan dalam proses pengawasan, yaitu permasalahan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang secara formal atau legal belum dapat terpenuhi, dan belum adanya payung hukum yang mengatur khusus tentang BMT, serta frekuensi pengawasan BMT oleh Dewan Pengawas Syariah yang masih kurang dikarenakan banyaknya jumlah kantor cabang.
Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Baitul Maal wat Tamwil, Akad, Transaksi, Prinsip Syariah
ABSTRACT
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is the Islamic Financial Institutions that run operations with sharia principles. So the BMT must be oriented to the Islamic law. Therefore in BMT there Sharia Supervisory Board that job is supervise all the operations run by BMT.
This research aims to determine role of Sharia Supervisory Board at BMT in realize the contract and transactions in accordance with Islamic principles and how Sharia Supervisory Board minimize the sharia violations or eliminate them. The author also will describe what’s Sharia Supervisory Board’s problems in these function.
This research applied empirical research that uses primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview to the informant. Secondary data were obtained through the study of literature related with these problems. Data were analyzed using qualitative data analysis with interactive model.
The results showed Sharia Supervisory Board has an important role to realized the contract and transactions in accordance with Islamic principles, that is to check and supervise directly against the contract until the end of transaction process and ensuring suitability with the DSN-MUI Fatwa and BMT Sharia Contract Guidelines. Then, there are problem in the process of supervision, that is appointment of Sharia Superisory Boards in the formal or legal can’t be totallly fullfilled. Second problems there is no specific law of the BMT, and frequency of supervision by the Sharia Supervisory Board is still lacking due to many branch offices.
Keywords: Sharia Supervisory Board, Baitul Maal wat Tamwil, Contract, Transaction, Sharia Principle