Studi diplomasi pada kasus eksekusi mati Bali Nine dengan menghubungkan
peran pemerintah dan media massa merupakan strategi diplomasi yang menarik
untuk diteliti. Problematika yang diangkat menekankan pada peran pemerintah
Australia dalam mengkonstruksi kebijakan pemerintah Indonesia melalui speech
acts yang diberitakan oleh saluran media massa.
Ruang lingkup kajian ini sesuai dengan arti terminologi yang diacu; multitrack
diplomacy adalah suatu konsep yang merupakan gabungan dari beberapa aktor
pemerintah maupun non-pemerintahan dalam melangsungkan proses diplomasi.
Penelitian ini adalah penelitian tipe deskripsi kualitatif dikaji dengan studi kasus
tunggal. Sumber data diperoleh langsung melalui informan yang terlibat dalam
proses negosiasi antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia.
Metodologi penelitian skripsi menggunakan pandangan konstruktivis yang
dibentuk oleh Nicholas Onuf. Tingkat analisa yang digunakan adalah negarabangsa
yang berasumsi bahwa semua pembuat keputusan pada dasarnya
berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Analisis dipilih dengan
teknik studi pustaka, media elektronik, buku, jurnal dan artikel sebagai sumber
data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur,
dokumentasi dan observasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber,
sedangkan model analisis data merujuk pada model interaktif Miles dan
Huberman.
Hasil temuan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Australia
melalui speech acts berusaha untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah
Indonesia dan untuk mendapatkan dukungan internasional, termasuk dukungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menggunakan media massa Australia.
Dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengecam
hukuman mati di Indonesia lazimnya dapat dijadikan tekanan bagi pemerintah
Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam menegakkan
hukuman mati, sehingga pada akhirnya upaya diplomasi Australia tidak
membuahkan hasil.
Kata kunci : Bali Nine, Diplomasi, Media Massa, Pemerintah Australia, Pemerintah
Indonesia.