Penulis Utama : Amalia Chasanah Astari Saraswati
NIM / NIP : E0011018
×

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kilogram sebagai barang bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta problematika dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Pada penelitian sosiologis atau empiris dengan data primer berasal dari PT. Tritra Perkasa Boyolali. Adapun sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum antar para pihak dalam perjanjianmerupakan hubungan antarapihak prinsipal selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah LPG 3 Kilogram dengan PT. Tritra Perkasa selaku pemasaran tertuang dalam Perjanjian Nomor SPJ-258/F14400/2014-S3 merupakan perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan merupakan bentuk perjanjian baku (standart) dan terdapat posisi dominan salah satu pihak, dimana perjanjian tersebut sudah ditentukan bentuk, isi maupun hak dan kewajiban para pihak oleh PT. Pertamina (persero), sedangkan PT. Tritra Perkasa berposisi sebagai pihak yang kurang seimbang posisinya dalam perjanjian baku (standart) tersebut.Problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Tritra terdapat dua hal yaitu pertama adanya cara pandang masyarakat yang berbeda terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram berupa perubahan kebiasaan menggunakan minyak tanah yang telah berpuluh tahun lamanya, Ketakutan masyarakat atas ledakan LPG, dan cara penggunaan yang masih dirasa sulit oleh masyarakat pedesaan. Dan kedua yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian keagenan antar pihak prinsipal dengan agen yaitu adanya pelanggaran wilayah pemasaran dilakukan antar sesama agen, perbedaan harga antar agen pemasaran yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Terendah) sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, terjadinya pelanggaran wilayah pemasaran yang dilakukan oleh agen,  kurangnya jumlah pasokan barang (jumlah barang yang kurang), beredarnya tabung palsu, serta tidak adanya kualifikasi yang jelas dan tegas terkait pengguna tabung LPG 3 kg.
Kata kunci : Pelaksanaan perjanjian, keagenan, barang bersubsidi
ABSTRACT
This study aims to identify the legal relationship and the accountability of the parties in the agency agreement of 3-Kilogram LPG as subsidized goods in Region IV Semarang in accordance with the legislation in force and the problems in the implementation of the agency agreement between PT. Tritra Perkasa and Pertamina Region IV Semarang. This research is a sociological or empirical legal research conducted to determine the circumstances that occur in practice. This sociological or empirical research which belongs to descriptive research employs the primary data obtained from PT. Tritra Perkasa Boyolali.
The results conclude that the legal relationship between the parties in the agreement is a relationship between the principals as the holder of a particular product, which in this case is Pertamina Region IV Semarang as the holder of 3-KilogramLPG and PT. Tritra Perkasa which acts as the marketer as stipulated in the Agency Agreement No. SPJ-258/F14400/2014-S3. The agency agreement is a standard agreement formin which there is a dominant position of one of the parties. In the agreement, the form, content and rights and obligations of the parties have been prescribed by PT. Pertamina (Persero), whereas PT. Tritra Perkasa has less equal position in the standard contract. There are two problems arising in the implementation of the agreement between PT. Pertamina Persero and PT. Tritra Perkasa. First, there isdifferent point of view or perception from the communities regarding the conversion program from kerosene to 3-kilogram LPG in the form of the changes in the habit of using kerosene that has been done for decades, the society fearof the LPG explosion, and the way to use LPG which is still considered difficult by rural communities. The second is the problems related to the implementation of the agency agreement between the principals with the agency, among others are violations in marketing area which were conducted among fellow agents, the existence of price differences between marketing agencies that does not comply with the lowest retail price(HET) in accordance with the provisions set,the lack of supply of goods (limited stock), the circulation of fake tubes, and the absence of a clear and unequivocal qualificationregarding the 3-Kilogram LPG users.
Keywords: Implementation of the agreement, agency, subsidized goods

×
Penulis Utama : Amalia Chasanah Astari Saraswati
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0011018
Tahun : 2015
Judul : Perjanjian Keagenan LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 Kilogram sebagai Barang Bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2015
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0011018-2015
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum
2. Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.