ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pihak terkait dalam penerbitan sukuk korporasi ijarah agar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor pemegang sukuk terhadap kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi ijarah.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat analisis interaktif dengan lokasi penelitian di P.T Bank Rakyat Indonesia,Tbk. dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, dokumen, data elektronik dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya-upaya pihak terkait dalam penerbitan sukuk ijarah agar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penerbitan efek syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI, antara lain dengan membuat dan menandatangani akad-akad syariah, kegiatan usaha Emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, realisasi penggunaan dana yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki pejabat/penanggungjawab yang memahami prinsip-prinsip syariah serta adanya tim ahli syariah yang mengawal sukuk dari sebelum proses emisi dan menerbitkan opini syariah.
Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor pemegang sukuk terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah antara lain : peran Wali Amanat sebagai pelindung investor, perjanjian perwaliamanatan sebagai dasar perlindungan hukum bagi Investor, Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagai sarana perlindungan Investor, Tanggungjawab Emiten apabila sukuk batal demi hukum dan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.
Kata kunci : Sukuk Ijarah, Prinsip Syariah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT
This research aimed to find out what attempts the stakeholders take in issuing ijarah corporation sukuk to make it compatible with the sharia principles and what forms of legal protection given to sukuk-holding investor for their compliance with the application of sharia principles in the issuance of ijarah corporation sukuk.
This study was a non-doctrinal (socio legal research) that was interactive analytical in nature taken place in P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, and National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI). Data of research consisted of primary data obtained from interview and secondary data constituting legislation relevant to the study and library study included: books, journals, document, and electronic data and material relevant to the problem studied.
Considering the result of research, it could be concluded that the stakeholder’s attempt of issuing the sukuk ijarah to make it compatible with the sharia principles was to comply with the enacted legislation related to the issuance of sharia stock and fatwa (binding rule) of DSN-MUI, among others, by developing and signing sharia agreement, Emittent’s business activity compatible with sharia principle, fund use realization compatible with sharia principle and having officials/those responsible for understanding the sharia principles and sharia expert team overseeing sukuk from before emission process and issuing sharia opinion.
The forms of legal protection for sukuk-holding investor for their compliance with syariah principles included: the role of Trustee (Wali Amanat) as investor protector, Trusteeship agreement as the foundation of legal protection for investor, Sukuk Ijarah Holder General Meeting as the means of investor protection, Emittent’s responsibility when the sukuk was void for the sake of law, and the role of Indonesia Financial Services Authority as overseer.
Keywords: Sukuk Ijarah, Sharia Principle, Legal Protection