Penulis Utama : Bahar Elfudllatsani
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0011051
Tahun : 2015
Judul : Peranan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Infrastruktur Politik dalam Mengembangkan Demokrasi Lokal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2015
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E0011051-2015
Subyek : ORGANISASI MASYARAKAT
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

ABSTRAK
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organ dalam infrastruktur politik dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Kemudian mengetahui peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organ infrastruktur politik di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Dan juga untuk mengetahui peranan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pengembangan demokrasi lokal ditinjau dari UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian iniadalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekuncer data sekunder. Teknik pengambilan data ini adalah studi dokumen dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal, majalah, dan koran.. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Nahdlatul Ulama terbentuk sebagai organisasi masyarakat dengan gerakan sosial-keagamaan. NU disahkan oleh GR Erdbink atas nama Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda, tertanggal 6 Februari 1930 dengan dasar hukum Staatsblad 1870 Nomor 64 yang mengatur mengenai perkumpulan. NU mengemban beberapa peran strategis yang tidak tergantikan. Peran sosial kemasyarakatan NU sangat signifikanterkait dengan jamaahnya yang besar, begitupunperansebagai salah satu penyangga bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, menunjukkan elit lokal, yang juga merupakan bagian dari NU. NUtidak hadir sebagai kelompok kepentingan karena yang hadir di tubuh kepengurusan NU adalah orang yang berpunya.
Kata kunci : Nahdlatul Ulama (NU), Organisasi Masyarakat, Demokrasi Lokal
ABSTRACT
Legal research aims to determine the Nahdlatul Ulama (NU) as an organ in the political infrastructure in a democratic political system in Indonesia. Then determine the role of Nahdlatul Ulama (NU) as an organ of a political infrastructure in Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organization. And also to determine the role of Nahdlatul Ulama (NU) in the development of local democracy in terms of Act No. 17 of 2013 concerning Community Organizations
This research is a normative law by nature prescriptive and applied research. Using approaches the law (statute approach), the historical approach (historical approach), and the conceptual approach (conceptual approach). Approach to the law (statute approach). This research is a normative or doctrinal research. So that the legal materials that are used in this research is the primary legal materials and legal materials sekuncer secondary data. This data collection technique is the study examines the document by means of legislation, law books, legal papers, journals, magazines, and newspapers. All legal materials were analyzed by using deductive mindset.
Based on the results of research and discussion produced the conclusion that NU was formed as a community organization with socio-religious movement. NU passed by GR Erdbink on behalf of the Governor General of the Dutch East Indies, dated February 6, 1930 with a legal basis in Government Gazette 1870 No. 64 concerning associations. NU has several strategic roles are not replaceable. NU's social role is very significantly associated with a large congregation, as well as a role as one of supporting the building of the Unitary Republic of Indonesia. The dynamics that occur in Pekalongan, showing the local elite, which is also part of the NU. NU is not present as an interest group that is present in the body for the management of NU is the propertied.
Keyword : Nahdlatul Ulama (NU), Civil Society, Local Democracy

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
IMG_20160223_0001.pdf
Bab 0.pdf
Bab 1.pdf
Bab 2.pdf
Bab 3.pdf
Bab 4.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Sugeng Praptono, S.H., M.H.
2. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum