ABSTRAK
Fenomena di masyarakat yang mengambarkan akuntanbilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya, ini dibuktikan dengan banyaknya korupsi yang semakin tinggi dan adanya kebocoran anggaran. Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah diukur dengan bagaimana pertanggungjawaban keuangan dibuat dan dilakukan. Pengelolaan keuangan di Indonesia masih diwarnai dengan pelangaran hukum, hal ini dapat dilihat dengan peringkat korupsi di Indonesia yang masih menduduki urutan ke-107 dari 174 negara dari negara-negara yang diperiksa oleh Transparency International yang merilis Corruption Perseptions Index (CPI).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh faktor non keuangan dan keuangan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan  50 kabupaten/kota yang telah masuk dalam kriteria sampel tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software computer untuk statistik SPSS versi 17.0 for windows.
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa secara simultan variabel Transparasi, Opini, Kapabilitas Internal Auditor, Belanja Modal, Kekayaan Daerah dan Ketergantungan Dana Pemerintah berpengaruh terhadap korupsi. Secara parsial variabel Transparasi, Opini, Kapabilitas Internal Auditor  dan Ketergantungan dana pemerintah berpengaruh terhadap korupsi. Adapun Variabel Belanja Daerah dan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap korupsi secara parsial. Nilai Adjusted R2 sebesar 0,341.  Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen  yang terdiri Transparasi, Opini, Kapabilitas Internal Auditor, Belanja Modal, Kekayaan Daerah dan Ketergantungan dana pemerintah mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen yaitu korupsi  sebesar 34,10%. Sementara sisanya 63,90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut terobservasi.
Kata Kunci: Transparasi, Opini, Kapabilitas Internal Auditor, Belanja Modal,
Kekayaan Daerah, Ketergantungan Dana Pemerintah, Korupsi.
ABSTRACT
The phenomenon in society describing financial accountability has not run totally, this is proven by the great number of corruption that is getting higher and the existence of budget leak. The government organization performance accountability is measured by how the financial reporting is made and done. The financial management in Indonesia is still colored by the law breaking, this can be seen from the corruption rate in Indonesia at the 107th rank of 174 countries examined by Transparency International yang merilis Corruption Perseptions Index (CPI).
This research aims to analyze the influence of non financial and financial factor toward the local government corruption level in Indonesia year 2013. The sampling technique uses purposive sampling method and selected 50 local governments/ cities meeting the criteria. This research uses doubled regression with the assistance of computer software for statistic SPSS version 17.0 for windows.
The result of the research shows that simultaneously the variable of transparency, opinion, internal auditor capability, capital expenditure, local asset and government fund dependency influence the corruption. While the variable of local expenditure and local finance do not influence the corruption partially. The Adjusted R2 value is 0,341. This result indicates that independent variable consisting transparency, opinion, internal auditor capability, capital expenditure, local assest and government fund dependency can explain the variability of dependent variable that is corruption  34,10%. While the rest is 63,90% explained by another variable that is not observed.
Key word : Transparency, Opinion, Internal Auditor Capability, Capital Expenditure, Local Asset, Government Fund Dependency, corruption.