Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan dan nonkeuangan terhadap implementasi e-government pemerintah daerah padapemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yangdigunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitupengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukanberdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteriapengambilan sampel dari indeks pemeringkatan e-government pemerintah daerahdi Indonesia yang dikeluarkan oleh Menkoinfo. Kriteria tersebut terbagi dalamlima dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi danperencanaan. Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Menkoinfo,diperoleh sampel sebanyak 76 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut.Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan indeks pemeringkatan e-governmentIndonesia (PeGi) tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresiberganda dengan variabel yang diuji merupakan variabel dependen, yaituimplementasi e-government dan variabel independen, yaitu rasio derajatdesentralisasi, rasio ketergantungan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah(PAD), tipe pemerintah daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan ukuran pemerintah daerah (size).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi, tipepemerintah daerah, jumlah SKPD dan ukuran pemerintah daerah secara parsialberpengaruh terhadap implementasi e-government. Sebaliknya, rasioketergantungan daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh secara parsialterhadap implementasi e-government.Kata kunci: E-government, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungandaerah, efektivitas PAD, tipe pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah,jumlah SKPD.