Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan dan non
keuangan terhadap implementasi e-government pemerintah daerah pada
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu
pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan
berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria
pengambilan sampel dari indeks pemeringkatan e-government pemerintah daerah
di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menkoinfo. Kriteria tersebut terbagi dalam
lima dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan
perencanaan. Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Menkoinfo,
diperoleh sampel sebanyak 76 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan indeks pemeringkatan e-government
Indonesia (PeGi) tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi
berganda dengan variabel yang diuji merupakan variabel dependen, yaitu
implementasi e-government dan variabel independen, yaitu rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah
(PAD), tipe pemerintah daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan ukuran pemerintah daerah (size).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi, tipe
pemerintah daerah, jumlah SKPD dan ukuran pemerintah daerah secara parsial
berpengaruh terhadap implementasi e-government. Sebaliknya, rasio
ketergantungan daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh secara parsial
terhadap implementasi e-government.
Kata kunci: E-government, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan
daerah, efektivitas PAD, tipe pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah,
jumlah SKPD.