Bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu hukum syariah dan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah tidak boleh melanggar prinsip syariah perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka prinsip syariah perbankan telah menjadi hukum positif. Akad murabahah pembiayaan kepemilikan rumah pada bank syariah menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan aturan hukum jual beli tanah yang harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mendasarkan bukti kepemilikan pada sertifikat. Hukum Islam tidak mengharuskan bentuk kepemilikan secara tertulis seperti sertifikat, sedangkan dalam hukum tanah positif harus ada bukti sertifikat tanah tertulis atas nama bank syariah untuk membuktikan bahwa bank syariah sebagai pemilik tanah dan rumah.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta menemukan konsep akad murabahah pembiayaan kepemilikan rumah yang ideal sesuai prinsip syariah dan hukum tanah positif. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori maslahah dan maqashid al-syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan maslahah dan maqashid al-syariah, pendekatan prinsip syariah perbankan, pendekatan al-adad al-muhakamah, dan pendekatan hukum tanah positif.
Pembiayaan murabahah kepemilikan rumah dalam pelaksanaannya tidaklah semuanya sesuai dengan prinsip syariah, masih ada penyimpangan terutama dalam barang secara prinsip telah menjadi milik bank syariah. Seharusnya yang terjadi jual beli antara nasabah dengan bank syariah, akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi transaksi jual beli antara pemilik tanah (pemasok) dengan nasabah. Kedudukan bank syariah sebagai penjual masih diragukan keabsahannya, akta murabahah tidak bisa gunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah.
Kata kunci : Murabahah, Bank syariah