Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala pemungutan pajak kabupaten atau kota dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak di kota Surakarta sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah perpajakan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampling bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan lebih ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) sistem pemungutan pajak daerah di kota Surakarta mengunakan Self Assesment System yaitu wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang sendiri, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan menggunakan Office Assesment System pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau berdasarakan penetapan Walikota. (2) kendala dalam pemungutan pajak daerah yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. (3) upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan cara melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada wajib pajak dan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengundang wajib pajak ke Dinas Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta untuk memberikan pemahaman kepasa wajib pajak terkait dengan pajak daerah. (4) materi bahan ajar tentang upaya dan kendala belum ada dalam mata kuliah perpajakan yang diajarkan di Prodi Pendidikan Akuntansi.
Kata Kunci : Kendala, Upaya, Pajak Daerah