ABSTRAK

SUMARYONO. T311202011 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM. Promotor : Prof. Dr. H. Setiono, S.H., MS., Co Promotor : Dr. I. Gusti Ayu Ketut RH, S.H., MM. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Tujuan Disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) terjadinya  tumpang tindih  kepemilikan hak atas  tanah; (2) faktor-faktor penyebab  penegakan hukum tumpang tindih  kepemilikan hak atas tanah tidak berhasil mewujudkan jaminan kepastian hukum; (3) model penegakan hukum yang ideal terhadap tumpang tindih  kepemilikan hak atas tanah  untuk mewujudkan jaminan  kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah doktrinal yaitu penelitian norma-norma positif analisis berdasarkan deduksi dan non doktrinal menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan bekerjanya hukum dalam sistem peradilan pidana. Spesifikasi/sifat penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu menggambarkan secara utuh menyeluruh mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah guna mewujudkan jaminan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum tumpang tindih kepemilikan tanah disebabkan oleh database pertanahan yang dibuat oleh Badan Pertahanah Nasional (“BPN”) terhadap tanah-tanah yang bersertipikat belum memadai artinya jumlah tanah yang bersertifkat baru sekitar 40%, perilaku oknum BPN yang tidak mengindahkan arsip karena tergiur dengan iming-iming penjahat pertanahan, belum adanya kordinasi yang baik dengan instansi terkait; (2) faktor-faktor penyebab penegakan hukum tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah tidak berhasil mewujudkan jaminan kepastian hukum adalah lemahnya political will dan political action para pemimpin Negara, peraturan perundang-undangan yang lebih mementingkan politik dan penguasa, rendahnya integritas moral dan kesadaran hukum para penegak hukum, paradigma penegakan hukum yang yang masih mengutamakan tercapainya keadilan formal daripada keadilan substansial; (3) model penegakan hukum yang ideal terhadap tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah adalah membangun atau membentuk  land integrated justice system  artinya sistem peradilan tanah yang terintegrasi, polisi  yang melakukan penyidikan  kasus tanah harus khusus menangani kasus tanah dan mempunyai basic ilmu pertanahan atau kejuruan ilmu pertanahan begitu juga  Jaksa yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan Hakim yang mempunyai tugas sebagai pemutus perkara, ada perwakilan BPN yang ditempatkan land integrated justice system sebagai penghubung, agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan jaminan kepastian hukum.