Artikel ini menganalisis tentang bagaimana menggenderkan pembangunan (pada kasuspembangunan pariwisata ramah lingkungan). Analisis dimulai dengan mengidentifikasi isu-isustrategis gender dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan, dilanjutkan denganmerumuskan strategi menggenderkan pembangunan pariwisata ramah lingkungan. Penelitiandilakukan di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan secara purposif.Dengan melakukan analisis gender terhadap isi dokumen kebijakan, dan diskusi terfokusterhadap 18 informan kunci, disimpulkan bahwa isu-isu strategis gender dalam pembangunanpariwisata ramah lingkungan mencakup: (1) Belum ada sinkronisasi dan operasionalisasi antarakebijakan makro daerah terkait gender pada RPJMD dengan kebijakan renstra dan renja SKPDyang menangani pembangunan pariwisata ramah lingkungan; (2) Belum ada sensitivitas genderdi kalangan stakeholder sehingga jaminan sistem judicial dan hukum yang memberikanperlindungan terhadap status perempuan dan laki-laki pada program pembangunan pariwisataramah lingkungan tidak terimplementasi secara optimal; (3) Lemahnya peran kelembagaanstruktural dan fungsional PUG mengakibatkan strategi percepatan pengarusutamaan gendermelalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam pembangunan pariwisatabelum terimplementasi; (4) Representasi perempuan pada kelembagaan yang berperan strategisdalam pengembangan pariwisata ramah lingkungan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH), tidak ada; (5) Belum ada tindakan affirmative action untuk memberikan layananpembangunan pariwisata yang responsif terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan lakilakI;Strategi engendering development dilakukan dengan cara: (1) melakukan reformasikebijakan pembangunan pariwisata melalui dekonstruksi misi pembangunan pariwisata danlingkungan hidup serta perumusan Indikator Kinerja Utama pembangunan pariwisata responsifgender; (2) melakukan reformasi institusional melalui revitaalisasi pokja PUG bidangpariwisata, pembentukan gender focal point bidang pariwisata, melakukan capacity buildingserta bimbingan teknis terhadap Lembaga Driver PUG, pengembangan kolaborasi antaralembaga driver dengan PT dan LSM dalam menggenderkan pariwisata ramah lingkungan,serta menetaapkan representasi perempuan minimal 30% sebagai pengurus LMDH (LembagaMasyarakat Desa Hutan); (3) reformasi anggaran, berupa integrasi gender dalam perencanaandan penganggaran pembangunan pariwisata ramah lingkungan.Kata Kunci: affirmative action. Lingkungan, pariwisata, pengarusutamaan gender