Penelitian ini untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota oleh penuntut umum kejaksaan negeri surakarta dalam pembuktian perkara pencurian dengan pemberatan dan  kaitannya dengan asas non self incrimination (studi kasus dalam putusan pengadilan negeri surakarta nomor: 333 /pid.b/2011/pn.ska)

      Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah    dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-               undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 333 /Pid.B/2011/PN.Ska. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan Premis Mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Premis Minor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 333 /Pid.B/2011/PN.Ska kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, mengenai Punggunaan saksi mahkota oleh Penuntut Umum dalam pencurian dengan kekerasan menurut KUHAP dan kaitan saksi mahkota dengan asas non self incrimination.

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan :

Pertama, bahwa Penggunaan saksi mahkota tidak diatur didalam KUHAP, sehingga kehadiran saksi Mahkota tidak dipermasalahkan oleh karena terbatasnya alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut untuk mengungkap fakta dalam persidangan. Kedua, Penggunaan saksi mahkota dengan mekanisme (splitsing) dalam proses pembuktian di sidang pengadilan bertentangan dengan asas non self incrimination.

Kata kunci : Saksi Mahkota, Putusan Hakim, asas non self incrimination