ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrepsikan kinerja ekonomi daerah dan menganalisis pengaruh kinerja ekonomi, rasio ketergantungan,  ketenagakerjaan, dan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan di Jawa Tengah.   Penelitian ini menggunakan data panel dengan rentang waktu 2010 - 2013. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
Hasil analisis deskriptif Indeks Kinerja Ekonomi daerah menunjukkan peningkatan kinerja ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasi kota pada umumnya memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dari pada wilayah administratif kabupaten. Kota Semarang merupakan daerah dengan kinerja ekonomi yang paling stabil. Perekonomian Kota Semarang tidak didominasi oleh satu sektor perekonomian saja, akan tetapi empat sektor dengan kontribusi yang hampir merata. Peningkatan kinerja ekonomi daerah selama periode penelitian tidak sejalan ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah tidak mengalami penurunan.
Hasil  analisis  regresi linier berganda menunjukkan bahwa kinerja ekonomi, rasio ketergantungan muda, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Tenaga kerja di sektor pertanian, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Daerah  signifikan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan, sedangkan Rasio Ketergantungan tua, tenaga kerja di sektor industi dan Dana Aloksi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan.
Saran yang direkomendasikan kepada pemerintah daerah adalah dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan dengan mengarahkan pengembangan wilayah yang ideal sesuai dengan karakteristik utamanya. Adanya keterpaduan, konsistensi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan  dengan pendanaan dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah dimana bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah didasarkan pada indikator dan mekanisme yang jelas bukan hanya sekedar normatif.
Kata kunci : Kinerja Ekonomi, Ketimpangan, IPM, Rasio Ketergantungan, Desentralisasi Fiskal
ABSTRACT
This study aimed to describe the economic performance of the region and analyze the effect of economic performance, the dependency ratio, employment, and fiscal decentralization to welfare in Central Java. This study uses panel data in the period between 2010 and 2013. The analysis used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.
Descriptive analysis of the Economic Performance Index indicates that the economic performance of the Regency/City in Central Java Province has increased. The city administration region generally have better economic performance than the administrative area of the regency. The City of Semarang was the region with the most stable economic performance. The economy City of Semarang is not dominated by a single economic sectors, but he four sectors with contributions almost evenly. Improved economic performance of the region during the study period was not consistent with development gaps. Development gaps between regions did not decline.
The results of multiple linear regression analysis indicate that the economic performance, the young dependency ratio, and Regional Own Revenue positive and significant influence the welfare. The employment in the agricultural sector, the Special Allocation Fund, and Regional Sharing are significant negative influence the welfare, while the old dependency ratio, employment in the industry and General Allocation Fund not influence the welfare. The proposed recommendation to local governments is to reduce the development gaps needed development planning by directing the development of the region ideally suited to its main characteristics. Local governments have coherence, consistency, synchronization between development planning with funding, and between the Local Government Unit in which the accountability of local government performance based on indicators and mechanisms that is clearly not simply juridical.
Key words: Economic Performance, Development gaps, HDI, Dependency Ratio, Employment, Fiscal Decentralization