ABSTRACT
The importance of natural resource management policy leads Government to stipulating domestic mineral processing and refining. The objectives of policy were to control the export of raw material mining product and to improve added value in the mining product. However, as a policy expected to cope with the problem related to natural resource management, it instead became contradictive and generated conflict between stakeholders in its implementation.
This research aimed to find out the conflict dynamics among stakeholders, viewed from process aspect, factors affecting and conflict type. Lampung province was selected as the research location because it is one of provinces in Indonesia with potential mining reserve, particularly local iron ore profitable and qualified to be processed. In addition, the characteristic of mining concession in Lampung province is largely a national IUP holder. This study was a descriptive one with qualitative data. The sampling technique employed was purposive sampling one with informants from Mining and Energy Service, employers, workers, society. The data of research was collected through interview, documentation and observation technique, while data validation was carried out using data source triangulation. Analysis was conducted using document content and interactive analysis techniques.
The result of research showed that the presence of conflict between stakeholders made this policy inapplicable in Lampung Province. The implementation was divided into three stages: Interpretation, Organization, and Application. Conflict process ran from latent, trigger, escalation, crisis to result phases in each of implementation stage. Conflict in interpretation phase was dominated with discourse conflict at Central level; organization phase was characterized with conflict between policy executors; application phase was characterized with conflict between local employers and third party resulting from the company termination. The factors underlying the conflict included: Difference of need between stakeholders; less effective communication; emotional tension with judicial review filing as the culmination; value or belief difference; structure factor in the presence of suppressing groups; history and foreign investment played a role in triggering the conflict. The type of conflict, according to the subject, was interpersonal one between government, local employers and third party. The substance of conflict was realistic in nature with non-supporting deposit reserve, high investment and infrastructure facility issues. The output of conflict was constructive in nature, in the presence of negotiation, and realized into revised policy forms. Viewed from life area, the conflict was economic one, the competition for scarce mineral resource. In addition, this conflict is also a political conflict, the struggle for power or authority between stakeholders.
Keywords: conflict, stakeholder, processing and refining policy
ABSTRAK
Pentingnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam membuat Pemerintah menetapkan kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Tujuan kebijakan adalah mengendalikan ekspor raw material hasil tambang serta untuk meningkatkan nilai tambah pada hasil tambang itu sendiri. Namun, sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam, justru pada saat implementasinya menjadi kontradiktif dan menimbulkan konflik antar stakeholder.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik antar stakeholder, yang dilihat dari aspek proses, factor yang melatar belakangi dan jenis konflik. Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki potensi cadangan tambang, terutama bijih besi lokal yang menguntungkan dan memenuhi syarat untuk diolah. Selain itu, karakteristik pengusahaan kebanyakan adalah pemegang IUP nasional. Penelitian adalah penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif. Teknik pengambilan sample secara purposive sampling dengan informan dari Dinas Pertambangan dan Energi, pengusaha, pekerja, masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi dokumen dan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik antar stakeholder membuat kebijakan ini tidak teraplikasi di Provinsi Lampung. Implementasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu Interpretasi, Pengorganisasian, Aplikasi. Proses konflik berjalan dari fase laten, pemicu, eskalasi, krisis hingga ke fase hasil pada tiap tahap implementasi. Konflik pada tahap interpretasi, didominasi oleh konflik wacana di tingkat Pusat; Tahap pengorganisasian, ditandai dengan konflik antar pelaksana kebijakan; Tahap aplikasi, lebih banyak berkaitan dengan konflik antara pengusaha lokal dengan pihak ketiga yang timbul akibat terhentinya perusahaan. Faktor yang melatarbelakangi konflik meliputi : Perbedaan Kebutuhan antar stakeholder; komunikasi yang kurang efektif; Ketegangan emosional dengan puncaknya pengajuan judicial review; Perbedaan nilai atau keyakinan; faktor struktur dengan adanya kelompok-kelompok penekan; Sejarah dan investasi asing berperan dalam memicu konflik. Jenis konflik menurut subyek adalah konflik interpersonal antara pemerintah, pengusaha lokal, pihak ketiga. Subtansi konflik bersifat realistik, dengan isu cadangan deposit, investasi tinggi dan fasilitas infratruktur yang tidak mendukung, Keluaran dari konflik bersifat konstruktif, dengan adanya negosiasi dan terwujud dalam bentuk revisi-revisi kebijakan. Menurut bidang kehidupan, konflik adalah konflik ekonomi, yaitu perebutan sumber daya mineral yang langka. Selain itu, konflik ini juga merupakan konflik politik, yaitu pertarungan kekuasan dan kewenangan antar stakeholder.
Kata kunci : konflik, stakeholders, kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral