Salah satu tolok ukur keberhasilahn otonomi daerah adalah dengan melihat
kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kemampuan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD
dan efisiensi PAD di Kabupaten Sukoharjo.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, Kapasitas Fiskal,
Upaya Fiskal, DOF, Efektivitas, dan Efisiensi. Data yang digunakan merupakan data
sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai APBD dalam kurun waktu
2001-2013.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2001-2013 laju
pertumbuhan PAD Kabupaten Sukoharjo tidak stabil, yaitu mengalami kenaikan dan
penurunan dan rata-rata kontribusi PAD terhadap TPD sebesar 8,22%. Sedangkan
dilihat dari analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo
belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.
Hasil perhitungan rerata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sukoharjo hanya
sebesar 6,38%. Hal tersebut menggambarkan Kabupaten Sukoharjo memiliki pola
hubungan instruktif, yang berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat masih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis trend,
perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Sukoharjo dari indikator DDF dan
meningkat, tetapi dari indikator Upaya/Posisi Fiskal dan Kapasitas Fiskal menurun.
Sedangkan trend kemandirian keuangannya meningkat. Tingkat efektivitas dan
efisiensi PAD sudah efektif tetapi belum efisien.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten
Sukoharjo masih sangat rendah. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten
Sukoharjo lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD.
Kata kunci: DDF, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal, DOF, Rasio Efektivitas, Rasio
Efisiensi.