Abstrak
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian bentuk tanggung jawab pihak pengiriman barang ekspedisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang tercatat milik pengguna layanan jasa, PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta telah memberikan ganti rugi apabila barang kiriman hilang dan/ atau rusak dimana besar ganti rugi telah diatur oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan oleh sebab kahar. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa layanan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang dengan jalur diluar pengadilan (non litigasi) yaitu penyelesaian secara langsung pihak PT. Pos Indonesia dengan pihak pengguna layanan jasa juga dapat melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi) ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta belum ada kasus kehilangan dan/atau kerusakan barang milik pengguna layanan jasa PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta yang diselesaikan melalui proses di dalam pengadilan (litigasi).
Kata Kunci: Barang, Ganti Rugi, Tanggung Jawab Perusahaan,PT. POS Indonesia

Abstract
This research is aimed to study the appropriation of Goods Courier Services Company’s liability based on the postal legislation billnumber 38 of 2009. This reasearch is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from PT. Pos Indonesia, Surakarta Branch. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models.
Based on the studies and interview in PT. Pos Indonesia, specifically Surakarta branch related to the company’s liability on lost and/ or damaged goods. The company has compensated for any damaged and/ or missing contents which compensation values are already decided by the company. However, PT. Pos Indonesia will not take any liabilities for lost and/ or missing goods due to force majeure reasons. Legal remedy may be taken by the claimers due to loss and/ or damage items is non-lawsuit path (non-litigations); which means the settlements done directly by PT. Pos Indonesia and the customer. The court legal action (litigation) is used when a conflict of claims or complains cannot be settled by both parties. Based on the research done by the researcher at PT. Pos Indonesia, Surakarta branch there has not been any lost and/ or damaged items cases of filed complaint by the customers using these kinds of legal actions.
Key words: Goods , Compensation, Company liability, PT. POS Indonesia