ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-PP (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan PBPHTB (Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Di Kota Surakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari proses pemungutan dan pengelolaannya, kendala dalam pemungutan itu, dan solusi untuk memecahkan kendala dalam pemungutan tersebut.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, karena berdasarkan kondisi/ realita mengenai pemungutan PBB-PP dan PBPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari lapangan, yaitu data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta, Data sekunder diperoleh dari data publik bagian hukum Pemerintah Kota Surakarta dan data sekunder yang bersifat pribadi seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisis isi dokumen, arsip, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Implementasi pemungutannya telah sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di Kota Surakarta pengelolaan PBB-PP dilaksanakan pada awal tahun 2013, sedangkan PBPHTB mulai dikelola pada tahun 2011, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182  ayat 1dan 2. Dalam rangka pengalihan wewenang dua pajak ini, Pemerintah Kota Surakarta telah membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Surakarta. Dalam implementasinya di Kota Surakarta ini masih terdapat kendala-kendala yaitu:keterbatasan SDM dan personil kelembagaan, selisih data dari pengelola sebelumnya, berkurangnya insentif pemungutan pajak daerah dari 9% menjadi 5%, sulitnya mengetahui nilai pasar terhadap harga tanah yang sesungguhnya, pembayaran tidak bisa diangsur dan hanya disetorkan pada satu bank. Solusi permasalahan tersebut yaitu pelatihan seperti workshop, sosialisasi internal, dan seminar. DPPKA Kota Surakarta telah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data piutang yang sebenarnya by name, by NOP, dan by address.
Kata Kunci: Pemungutan PBB-PP dan PBPHTB, pajak daerah, retribusi daerah, Kota Surakarta.
ABSTRACT
This study is concentrate to know the implementation of property tax on urban and rural sectors and fees for acquisition of land and buildings in Surakarta city based on the mandates of the Law Number 28 of 2009. According to the voting process and its managemen, constraint in the collection as well as a solution to solve these obstacles.
The research are empirical legal research based on the reality regarding tax property and fees for acquisition of land and buildings carried out by the local government as a municipality Surakarta. The data obtained from primary data which sourced directly from the field in Department of revenue, finance, and asset management. Also the secondary data obtained from public file of Surakarta municipal government legal department, and of personal nature such as books and journals. Primary data were collected by interview, secondary data is done through literature study and content analysis of documents, archives, both of primary and secondary legal materials. Technical analysis of data using qualitative technique that consists of  three component: data reduction, data presentation, drawing conclusion/ verification.
The final conclusion resulted that the implementation of collecting these two taxes are in accordance with the mandates of the Law Number 28 of 2009. Management of pproperty tax be implemented early in 2013, while fees for acquisition of land and buildings levied enforced in 2011. This is in accordance with the provisions of Art. 182, paragraph 1 and 2. In order to authorize the transfer of these two taxes. Surakarta municipal government has made local law and regulations of Surakarta city. In the implementation, there are still many abstacles they are: limitations human sourch and institutional personnel, the difference between the data from the previous manager, the reduced tax incentives. The difficulty of determining the market value of the real value of their land.Payment can not be gradually and only deposited in a bank. Solutions of these problems are of such training workshop, internal socialization and seminars, Department of revenue, finance, and asset management have verified and updating the actual receivable by name, by NOP, and by address.
Keyword: The collection of property tax, fees for acquisition of land and buildings, local taxes, levies, Surakarta city.