ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi dan aspek keadilan dalam pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik tanah di bantaran sungai Bengawan Solo di Kelurahan Semanggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder ,dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan proses pemberian ganti rugi prinsip partisipasi masyarakat dinilai kurang terwujud. Dari mulai proses rembug warga hingga pada pemberian ganti rugi prinsip partisipasi belum secara maksimal terlaksana. Seyogyanya partisipasi merupakan prinsip penting yang harusnya ikut dipertimbangkan dalam suatu proses ganti rugi. Kebijakan ganti rugi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Solo terhadap pemegang hak milik di bantaran sungai di kelurahan semanggi cenderung belum menjunjung prinsip-prinsip keadilan menurut amanat dari  pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan ganti rugi yang selama ini berlaku justru kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.Padahal keadilan yang diharapkan yakni adalah suatu kesetaraan. Prinsip –prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional didalam kondisi yang adil.
Kata Kunci: Ganti rugi, Partisipasi, Pemegang Hak milik, Keadilan
ABSTRACT
This research aims to determine the application of the principle of participation and the aspect of fairness in compensation for rights holders belonging to the land on the banks of the Solo River in the Village Semanggi. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. The approach used is the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Based on the results of this study concluded the process of indemnity principle of public participation is considered less realized. From the start of the process of deliberation residents until the indemnity principle of participation has not been optimally implemented. Participation should be an important principle that should be taken into account in a process of compensation. Compensation policy implemented Solo City Government against the holder of the property along the river in the village of clover tend not to uphold the principles of justice in accordance with the mandate of the preamble and Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as well as Article 2 of Basic Law Agraria. Compensation policy in effect until it expendiency or happiness as much as possible at the maximum expected banyaknya. However justice which is an equality. Principles of justice is obtained not by evaluating the usefulness of the actions (or inclination action) rather than a rational choice in a fair condition.
Keywords: Compansation, Participation, Rights Holder belongs, Justice