ABSTRAK

Kegagalan Kota Surakarta dalam verifikasi oleh UNESCO Creative Cities
Network (UCCN) untuk menjadi anggota kota kreatif dunia menarik untuk dikaji
lebih jauh. Kajian ini fokus pada proses komunikasi yang dilakukan Solo Creative
Cities Network (SCCN) dengan para stakeholder. Dari situ kemudian memetakan
hambatan-hambatan komunikasi yang muncul. Stakeholder yang menjadi
komunikan SCCN adalah quadrople helix, terdiri atas: komunitas, akademisi,
swasta, dan pemerintah.
Studi komunikasi dalam penelitian ini memandang komunikasi sebagai proses.
SCCN dipandang sebagai komunikator yang mengirimkan isu kota kreatif (pesan)
kepada stakeholder (komunikan). Tujuan dari proses komunikasi itu adalah
munculnya partisipasi dari komunikan untuk bergerak bersama SCCN mencapai
tujuan-tujuan kota kreatif.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang
diambil menggunakan snowballing sampling. Informan yang diambil dalam
penelitian ini sebanyak 7 orang.
Hasil studi ini menyimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan SCCN
dengan komunitas dilakukan secara informal melalui media sosial, berkumpul di
wedangan dan sebagainya. Proses yang sama juga dilakukan terhadap pemerintah.
Contoh kasus sederhana adalah urusan perijinan yang cukup dilakukan melalui
telepon. Proses yang sama juga terjadi dengan akademisi. Hanya saja, dari hasil
komunikasi itu tidak tampak peran akademisi. Misalnya, SCCN mengambil
keputusan tidak diawali dengan basis riset. Kendati informal, proses komunikasi
dengan swasta tak banyak terungkap. Pertimbangan itu mungkin karena fokus
SCCN saat ini masih pada pengembangan dan konsolidasi komunitas kreatif serta
dalam tubuh SCCN sendiri terdapat banyak dari unsur swasta.
Hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi antara SCCN dengan stakeholder
adalah adanya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan.
Dominasi ini muncul bisa karena persoalan wibawa atau kekalahan “kuasa”
partisipan, misalnya kuasa politik, kapital, dan sebagainya.
Maka itu, penelitian ini merekomendasikan kepada SCCN untuk perlu membuat
aturan yang menjamin partisipan dalam proses komunikasi dengan stakeholder
berlangsung inklusif dan bebas-dominasi.
Kata kunci: kota kreatif, proses komunikasi, partisipasi.