ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mengetahui mengenai implementasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khusus Retribusi Pasar di Kabupaten Boyolali. (2). Mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (1). Memberikan sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pemberian pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal retribusi. (2). Memberikan masukan pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya pada SKPD-SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum, yakni sesuatu rangkaian kegiatan mencari kebenaran di bidang hukum, dimana kebenaran hukum ada 3 (tiga) macam, yaitu: (1). Kesesuaian antara kenyataan (fakta/peristiwa), dengan ketentuan/prinsip hukum yang berlaku; (2). Kesesuaian antara suatu ketentuan/prinsip hukum dengan ketentuan prinsip hukum yang lain; (3). Kesesuaian antara suatu ketentuan/prinsip hukum dengan kebutuhan kehidupan nyata dalam masyarakat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan: (1). Wawancara mendalam (in-depth interwiew), yakni merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data/responden /narasumber. (2). Studi tentang kepustakaan yang merupakan pelengkap data primer untuk memperjelas pernyataan yang tidak dimungkinkan ditanyakan melalui observasi atau wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut : (1). Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, terutama dalam Pengelolaan Retribusi Pasar merupakan wewenang dan tanggung jawab UPT Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar. Pelaksanaan pemunggutan retribusi pasar menggunakan sistem official assessment, yaitu pemunggutan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011, yaitu pemunggutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemunggutan benda berharga berupa karcis dan penentuan besarnya tarif retribusi di dasarkan jenis, kelas dan golongan pasar. (2). Kendala mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Boyolali yang dihadapi UPT Dinas Pasar dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah sebagai berikut: a). Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar. b). Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai. c). Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi. c). Masih kurangnya Sumber Daya Manusia. (3). Untuk mengatasi hambatan implementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Boyolali, solusi yang harus dilakukan sebagai adalah : (a). Dengan mengadakan sosialisasi. (b). Meningkatkan mutu pelaksana retribusi. (c). Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar. (d). Penerapan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair. (e). Peningkatan pengawasan.
Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pasar, official assessment.