ABSTRAK

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah populasi. Indonesia juga dipandang strategis dan penting dari sudut pandang kepentingan negara-negara baik di tingkat regional maupun global. Dengan pelbagai modal besar yang dimilikinya, Indonesia tampil percaya diri sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara dengan menjadi leader state di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah melalui diplomasi pertahanan dengan China dan pembangunan kebijakan Kekuatan Pokok Minimum.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah paradigma liberalisme, teori Hegemoni, konsep Diplomasi Pertahanan, Kepentingan Nasional, dan teori keamanan bersama. Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Sumber data primer diperoleh dari Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Pertahanan. Sumber data lainnya adalah melalui studi pustaka yang diperoleh melalui media cetak dan elektronik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka, teknik dokumentasi, dan observasi non-partisipan.
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan China dan membangun kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) sebagai upaya Indonesia untuk menjadi leader state di kawasan Asia Tenggara, sekaligus merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan. Akan tetapi, untuk dapat menjadi leader state di Asia Tenggara, Indonesia tidak cukup hanya melakukan diplomasi pertahanan dengan Tiongkok, namun juga harus dilakukan dengan negara besar lainnya.

Kata kunci: Hegemoni, Diplomasi Pertahanan, Indonesia, Minimum Essential Force, Keamanan Bersama, Kepentingan Nasional, China