Artikel Jurnal UNS (133)
Artikel Populer (18)
Artikel Prosiding (443)
Buku Ajar (28)
Disertasi (375)
E-book (173)
Katalog (4)
Laporan Penelitian Dosen (67)
Laporan Tugas Akhir (D III) (17554)
Laporan Tugas Akhir (D IV) (948)
Makalah (236)
Paten (3)
Pengukuhan Guru Besar (68)
Poster (5)
Proposal Skripsi (13)
Prosiding (9)
Skripsi (47854)
Tesis (10877)
Fak. Ekonomi dan Bisnis (11337)
Fak. ISIP (7712)
Fak. Teknik (5974)
Fak. Kedokteran (5607)
Fak. Sastra dan Seni Rupa (4722)
Fak. Hukum (4284)
Fak. MIPA (3907)
Fak. Pertanian (3856)
Fak. Ilmu Budaya (1622)
Fak. Seni Rupa dan Desain (751)
Non UNS (5)
Fak. Keolahragaan ()
Sekolah Vokasi ()
Pascasarjana (10645)
Staf (59)
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/Puu-Vii/2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Pemisahan (Unbundling) Perusahaan Gas Negara Guna Mencapai Pemenuhan Kesejahteraan Sosial.
Penulis Utama | : | Sonia Noeravita |
Penulis Tambahan | : | - |
NIM / NIP | : | E0012370 |
Tahun | : | 2016 |
Judul | : | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/Puu-Vii/2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Pemisahan (Unbundling) Perusahaan Gas Negara Guna Mencapai Pemenuhan Kesejahteraan Sosial. |
Edisi | : | |
Imprint | : | Surakarta - Fak. Hukum - 2016 |
Kolasi | : | |
Sumber | : | UNS - Fak. Hukum Jur. Ilmu Hukum - E0012370 - 2016 |
Subyek | : | UNBUNDLING |
Jenis Dokumen | : | Skripsi |
ISSN | : | |
ISBN | : | |
Abstrak | : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Pemisahaan (Unbundling) kegiatan usaha niaga dan pengankutan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial serta kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap kebijakan tersebut. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Kebijakan unbundling melalui Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2009 tidak mampu memenuhi kesejahteraan sosial, pasalnya prinsip dan dampak yang timbul tidak sejalan dengan penguasaan negara atas sumber daya energi yang terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menegaskan bahwa unbundling akan menghilangkan penguasaan negara, penguasaan negara akan selalu terikat dengan kesejahteraan sosial.
|
File Dokumen | : |
abstrak.pdf Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Hal depan_1.pdf Bab 1_1.pdf Bab 2_1.pdf Bab 3_1.pdf Bab 4_1.pdf IMG_20160627_172146.jpg |
File Dokumen | : | - |
Status | : | Public |
Pembimbing | : |
1. Dr. Isharyanto.S.H.,M.Hum 2. Maria Madalina S.H.,M.Hum |
Catatan Umum | : | |
Fakultas | : | Fak. Hukum |