Penulisan tesis ini merumuskan masalah mengenai: Apakah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia? Dan Bagaimana implementasi sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1252/Pid.B/2010 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?.

Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, antara lain dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik.

Penerapan sistem pembuktian terbalik tidaklah melanggar hak asasi manusia tetapi justru menerapkan teori keadilan yang menyeimbangkan hak asasi terdakwa dengan hak asasi rakyat banyak. Adapun sistem pembuktian terbalik dalam kasus Bahasyim A. dalam perspektif hak asasi manusia prakteknya telah dilaksanakan oleh Majelis hakim perkara yang bersangkutan secara terbatas dan berimbang sehingga tidak terdapat pelanggaran hak asasi baik hak asasi terdakwa maupun hak asasi rakyat.