ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang sejarah sengketa agraria antaramasyarakat Sambirejo dan PTPN IX Kerjoarum. Dalam permasalahan inimasyarakat Sambirejo melakukan reclaiming tanah atas tanah perkebunan karetyang dikuasai PTPN IX Kerjoarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuilatar belakang terjadinya sengketa agrarian, untuk mengetahui bentuk-bentukperlawanan masyarakat Sambirejo dan resolusi konflik yang ditempuh olehmasyarakat Sambirejo.Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Heuristik, kritiksumber, interpretasi dan historiografi. Sumber didapat dengan menggunakandokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan Indonesia,yaitu berupa : Surat bukti kepemilikan tanah, surat-surat audiensi, dokumen yangdisusun oleh ATMA dan FPKKS, Media Massa, dokumen statistik, serta hasilwawancara. Selain itu dilengkapi pula dengan sumber-sumber sekunder yangdidapatkan dari buku-buku referensi, artikel-artikel, serta penelitian terdahuluyang berkaitan dengan tema yang diambil. Adapun penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analisis, data-data yang terkumpul tersebut dianalisa isinyakemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif yaitu melukiskan suatukeadaan dan kejadian berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan tersedia.Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapatdisimpulkan bahwa kebutuhan akan lahan pertanian oleh masyarakat sambirejodan perampasan tanah warga oleh PTPN IX menjadi latar belakang sengketatanah. Masyarakat Sambirejo mengklaim memiliki lahan tersebut dengan buktiberupa SK KINAD yang diperoleh dari program landreform pemerintah Ordelama. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali tanahnya, masyarakat Sambirejomelakukan perlawanan kepada PTPN IX. Perlawanan yang dilakukan masyarakatSambirejo terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlawanan secara tertutup danterbuka. Resolusi yang telah ditempuh warga untuk penyelesaian konflik danmendapatkan kembali tanah mereka adalah dengan pembentukan Forum PeduliKebenaran dan Keadilan Sambirejo, dialok dengan PTPN IX, serta memintadukungan dari LSM, LPH dan Organisasi kemahasiswaan, penuntutan melaluijalur hukum, dialog dengan jajaran pemerintahan dan pihak terkait seperti BupatiSragen, DPRD, DPR RI, dan BPN Pusat.Kata Kunci : agrarian, landreform, perlawanan dan resolusi konflik