ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang sejarah sengketa agraria antara
masyarakat Sambirejo dan PTPN IX Kerjoarum. Dalam permasalahan ini
masyarakat Sambirejo melakukan reclaiming tanah atas tanah perkebunan karet
yang dikuasai PTPN IX Kerjoarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
latar belakang terjadinya sengketa agrarian, untuk mengetahui bentuk-bentuk
perlawanan masyarakat Sambirejo dan resolusi konflik yang ditempuh oleh
masyarakat Sambirejo.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Heuristik, kritik
sumber, interpretasi dan historiografi. Sumber didapat dengan menggunakan
dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan Indonesia,
yaitu berupa : Surat bukti kepemilikan tanah, surat-surat audiensi, dokumen yang
disusun oleh ATMA dan FPKKS, Media Massa, dokumen statistik, serta hasil
wawancara. Selain itu dilengkapi pula dengan sumber-sumber sekunder yang
didapatkan dari buku-buku referensi, artikel-artikel, serta penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan tema yang diambil. Adapun penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif analisis, data-data yang terkumpul tersebut dianalisa isinya
kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif yaitu melukiskan suatu
keadaan dan kejadian berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan tersedia.
Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapat
disimpulkan bahwa kebutuhan akan lahan pertanian oleh masyarakat sambirejo
dan perampasan tanah warga oleh PTPN IX menjadi latar belakang sengketa
tanah. Masyarakat Sambirejo mengklaim memiliki lahan tersebut dengan bukti
berupa SK KINAD yang diperoleh dari program landreform pemerintah Orde
lama. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali tanahnya, masyarakat Sambirejo
melakukan perlawanan kepada PTPN IX. Perlawanan yang dilakukan masyarakat
Sambirejo terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlawanan secara tertutup dan
terbuka. Resolusi yang telah ditempuh warga untuk penyelesaian konflik dan
mendapatkan kembali tanah mereka adalah dengan pembentukan Forum Peduli
Kebenaran dan Keadilan Sambirejo, dialok dengan PTPN IX, serta meminta
dukungan dari LSM, LPH dan Organisasi kemahasiswaan, penuntutan melalui
jalur hukum, dialog dengan jajaran pemerintahan dan pihak terkait seperti Bupati
Sragen, DPRD, DPR RI, dan BPN Pusat.
Kata Kunci : agrarian, landreform, perlawanan dan resolusi konflik