Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum melalui progam
nasional agrarian kantor pertanahan kabupaten Boyolali di desa Pilangrejo,
kecamatan Juwangi, kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian
empiris/penelitian non Doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan
penelitian Sosiologis Empiris. Penelitian non Doktrinal/penelitian Sosiologis
Empiris maksudnya penelitian yang didukung dengan data sekunder berupa
laporan-laporan yang diperoleh di lokasi penelitian serta bahan pustaka lainnya.
Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendaftaran
hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum melalui program nasional
agraria kantor pertanahan kabupaten boyolali di desa Pilangrejo, kecamatan
Juwangi pada dasarnya pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali
prosedurnya sama dengan pendaftaran hak atas tanah biasa dan tetap berdasarkan
pada PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam program nasional
agrarian pemohon tidak perlu datang ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan
tanahnya. Selain itu proyek nasional agraria ini sangat meringankan golongan
ekonomi lemah, karena tidak dikenakan biaya. Diadakannya Prona karena desa
Pilangrejo tersebut luas tanah yang belum bersertifikat lebih banyak jika
dibanding dengan luas tanah yang sudah bersertifikat. Pelaksanaan prona di desa
Pilangrejo berjalan kurang efektif karena adanya berbagai kendala.  
Dari kendala yang ada, ada beberapa instansi yang sangat berperan agar
dalam pelaksanaan Prona dapat berjalan dengan baik, diantaranya kepada kantor
pertanahan agar lebih giat lagi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat,
serta kepada kantor desa pilangrejo agar bisa membantu program tersebut dengan
baik, serta kerjasama yang baik antara kantor desa pilangrejo dengan kantor
pertanahan kabupaten boyolali. Selain itu juga kepada masyarakat agar bisa
meningkatkan kesadaran hukum, agar antara kantor pertanahan, kantor desa
pilangrejo, dan masyarakat ada kerjasama dan koordinasi yang baik supaya apa
yang di cita-citakan pemerintah dapat berjalan dengan baik