Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia menjadi topik utama yang dikaji dalam penelitian ini. Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia terhadap TKI tersebut dianalisis dengan aspek evaluasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tahap mengumpulkan dan menganalisis data melalui studi pustaka dan wawancara, pengkategorian, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari landasan terbentuknya kebijakan dan evaluasi kebijakan terhadap kasus TKI yang bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia berupa penetapan moratorium tergolong efektif untuk mencegah adanya penambahan kasus TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. Kebijakan ini berfungsi untuk menunda pengiriman TKI ke Saudi Arabia sampai disepakatinya Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait perlindungan TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Selain itu pemerintah juga mengupayakan jalur diplomasi dengan cara  bernegosiasi terhadap pemerintah Saudi Arabia untuk membebaskan TKI yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Jalur ini merupakan jalur yang menjadi andalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah TKI yang akan dihukum mati karena beberapa TKI yang terancam hukuman mati pun pada akhirnya dapat dibebaskan dengan membayar uang diyat. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah Indonesia dirasa belum efektif secara maksimal karena kasus-kasus TKI yang bermasalah di Saudi Arabia belum diselesaikan secara tuntas. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya manajemen TKI yang belum matang untuk mengatur TKI sebelum dan sesudah dikirim menjadi salah satu faktor utama penyebab bertambahnya kasus TKI. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan kebijakan yang ketat dan benar-benar matang untuk mengatur TKI sebelum dan sesudah diberangkatkan.