Kebijakan pemerintah Jepang terhadap tenaga kerja imigran menjadi topik utama yang dikaji dalam penelitian ini. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap tenaga kerja imigran tersebut dianalisis dari aspek formulasi dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisa data kualitatif yang terdiri dari tahap dokumentasi, pengkategorian, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari analisis formulasi dan implementasi kebijakan publik, teori identitas kolektif, dan konsep pemikiran masyarakat Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas kolektif sebagai bangsa Jepang (Nihonjin) menjadi hambatan bagi pemerintah Jepang dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mendatangkan tenaga kerja imigran akibat kepentingan untuk melindungi identitas atau budaya Jepang. Pengaruh identitas kolektif sebagai hambatan terhadap formulasi kebijakan pemerintah tersebut ditunjukkan oleh resistensi publik Jepang sendiri yang masih tinggi terhadap kelompok diluar Nihonjin, serta pernyataan-pernyataan pemerintah yang menyebutkan kepentingan untuk melindungi budaya atau identitas nasional Jepang. Implementasi dari kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja imigran sendiri pada dasarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dan menimbulkan adanya dualisme yang dapat dijelaskan oleh konsep pemikiran Jepang yaitu honne to tatemae dan hedataru to najimu. Sesuai dengan prinsip yang dianutnya, Jepang seharusnya tidak menerima pekerja imigran unskilled workers, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa tetap ada foreign unskilled workers di Jepang yang komposisinya justru paling besar diantara pekerja asing golongan yang lain.