Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prosedur penagihan antara Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor : 800/569/PAM dan Nomor : 800/570/PAM dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor : 1 Tahun 2016 serta untuk mengetahui dampak perbedaan peraturan tersebut terhadap jumlah piutang rekening pelanggan dengan melihat dari prosentase hasil penagihan dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2016.
Metode yang digunakan adalah metode wawancara,observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pembahasan deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis melalui perbandingan, antara Peraturan Direksi PDAM Nomor:800/569/PAM dan Nomor: 800/700/PAM Tahun 2009 dengan Nomor: 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa kurang berhasilnya pola pembinaan terhadap pelanggan disamping merupakan kegagalan dalam pengelolaan dan/ penerapan metode penagihan. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2016 bulan Maret hingga Mei prosentase hasil penagihan mengalami naik turun sesuai dengan jumlah tagihan dan jumlah yang tertagih. Pada bulan Maret prosentase hasil penagihan menunjukkan 5.01% kemudian turun pada bulan April menjadi 5.00% dan kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 0.4% menjadi 5.04% pada bulan Mei.
Saran yang diberikan adalah PDAM Surakarta hendaknya terus berusaha meningkatkan kualitas dari strategi kinerja dalam penagihan rekening pelanggan yang sebaik-baiknya.
Kata kunci: Tagihan, Kebijakan, Teori Analisis Kebijakan,Perbandingan Hasil Penagihan