Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan Tentang Kebijakan
Pembinaan Olahraga Pencak Silat, 2) Mendeskripsikan Tentang Sumber Daya Manusia
Dalam Olahraga Pencak Silat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3) Mendeskripsikan
Tentang Pendanaan Olahraga Pencak Silat Di Provinsi Nusa Tenggar Timur, 4)
Mendeskripsikan Tentang Sarana Dan Prasarana Olahraga Pencak Silat Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Penelitian ini dilakukan pada Ikatan Pencak Silat Indonesia di Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah Deskripsi Kualitatif dengan subyek
penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Olahraga Pencak Silat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data berupa dokumen peraturan daerah tentang
olahraga pencak silat, dan dokumen dan informannya adalah Ketua Komisi C, Dinas Pemuda
dan Olahraga, Ketua Harian KONI, Ketua Umum IPSI Sekretaris IPSI, Wasit dan ketua
bidang prestasi dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dokumen dan arsip, wawancara
mendalam, observasi. Teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, sajian data, dan
penarikan kesimpulan serta verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur terhadap pembinaan olahraga masih melihat dari capaian prestasi dan
mengacu pada amanat undang-undang sistem keolahragaan Nomor 3 tahun 2005 karena
pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur belum mempunyai peraturan daerah (PERDA)
tentang olahhraga. Pembinaan olahraga pencak silat dilihat dari ketersediaan Sumber daya
manusia yang terdiri dari pelatih dan wasit juri adalah rata-rata memiliki lisensi sedangkan
atlet yang dibina sudah melalui perekrutan, Pendanaan olahraga pencak silat bersumber dari
pemerintah dan sumbangan masyarakat , Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga pencak
silat Nusa Tenggara Timur kurang memadai. pemerintah tetap memberikan bantuan untuk
menggunakan fasilitas yang disediakan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga
Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan olahraga pencak
silat di Nusa Tenggara Timur belum maksimal serta perlu dibuatkan peraturan daerah
(perda) sebagai payung hukum keolahragaan daerah tentang sumber daya manusia ,
pendanaan, sarana dan prasarana keolahragaan daerah Nusa Tenggara Timur
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Pembinaan Olahraga Pencak Silat