Konsep mengenai otonomi daerah merupakan gagasan luar biasa yang pernahdiambil oleh pemerintah Indonesia mengingat letak geografis Indonesia yangsangatlah luas. Dengan adanya konsep tersebut, fungsi pemerintahan tidak hanyaterfokus pada pemerintah pusat saja karena pemerintah daerah Kabupaten/Kotajuga diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehinggadiharapkan pemenuhan kebutuhan publik setiap masyarakat daerah dapatterpenuhi. Namun demikian, kenyataannya adalah banyak Kabupaten/Kota yangmelakukan pemborosan sehingga daerah terancam mengalami Financial Distresskarena tidak mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karenaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Financial Distress yangdialami oleh Kabupaten/Kota dan menganalis faktor-faktor apa saja yangmenyebabkan suatu daerah dalam mengalami Financial Distress. Sampel yangdigunakan adalah sebanyak 113 Kabupaten/Kota di Indonesia dan pengujiandilakukan dengan analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang dianalisis antaralain jumlah populasi penduduk, umur daerah, akuntabilitas daerah, proporsibelanja pegawai, dan kemandirian keuangan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa hanya proporsi belanja pegawai saja yang memiliki pengaruh terhadapkemungkinan suatu daerah mengalami Financial Distress. Berdasarkan hasilpenelitian ini, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk lebihmemperhatikan kondisi keuangannya dan juga lebih bijaksana dalam mengelolakeuangannya.Kata kunci: Financial Distress, Karaktersitik Daerah, Akuntabilitas Daerah,Keuangan Daerah