ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengoptimalanpemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintahmelalui prosedur pembatasan peserta e-tendering dan bagaimana mekanismepengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasapemerintah melalui prosedur pembatasan peserta e-tendering tersebut dikaitkandengan perspektif hukum kontrak Indonesia.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukumini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangandan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer danbahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.Teknik pengumpulan data menggunakan studipustaka baik dari media cetakmaupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakanadalah logika deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulanbahwa urgensi pengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksipengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan kajian yang terletak pada upayapreventif pada tahap pra contractual dengan mengoptimalkan e-procurementmelalui pembatasan peserta e-tendering sehingga akan mampu mereduksipermasalahan dalam bidang PBJP sekarang maupun di masa mendatang.Mekanisme pengoptimalan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pengadaanbarang/jasa pemerintah melalui prosedur pembatasan peserta e-tendering tersebutdilakukan melalui dua cara yaitu terletak pada pengintegrasian sistem PBJPmelalui Government E-procurement Integrated System (GEPIS) dengan satuportal pengadaan yaitu inaproc, dan Pengembangan Sistem SPSE melaluipenambahan fitur Working Checker yang merupakan tahap lanjutan GEPIS untukmenilai serta mengidentifikasi kemampuan penyedia pekerjaan konstruksiberdasar Sisa Kemampuan Paket berdasar dokumen kualifikasi sehingga akanterpenuhinya persyaratan penawaran maupun persyaratan penyedia pekerjaankonstruksi dikaitkan dengan perspektif Hukum Kontrak Indonesia.     Kata Kunci: pra contractual, pengoptimalan, pembatasan, kontrakkonstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah.