ABSTRAK
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis penerapan
asas desentralisasi asimetris dalam penetapan kawasan khusus di Indonesia.
Kedua, untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris dalam wujud
kawasan khusus dapat menjadi salah satu solusi pengembangan potensi daerah.
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan
komparasi. Sumber hukum yang digunkan dalam penelitan ini adalah melalui
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang dilakukan dengan studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan
adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.
 Sistem Pemerintahan Daerah yang digunakan dewasa ini dilaksankan
untuk dapat mengakomodir kebutuhan tiap daerah. Kebutuhan daerah yang
diakomodir juga sebagai salah satu wujud demokrasi lokal untuk terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah
tersebut diakomodir melalui adanya perlakuan khusus dari Pemerintah. Landasan
dari perlakuan yang berbeda tersebut berdasar pada penerapan asas desentralisasi
asimetris yang telah berkembang dalam wujud kawasan khusus. Kawasan khusus
yang dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mengembangakan potensi
unggulan daerah.

Kata Kunci : Asas Desentralisasi Asimetris, Kawasan Khusus.