ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait putusan Mahkamah
Konstitusi ditinjau dari hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dalam
penulisan ini penulis akan memecahkan masalah mengenai mekanisme
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dan menganilisis
pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditinjau dari pemenuhan hak konstitusional
warga negara untuk memilih.
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut
dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan,

catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan

dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 100/PUU-XIII/2015 terdapat mekanisme yang baru dalam pemilihan
kepala daerah dengan calon tunggal yaitu dengan memilih “setuju” ataupun “tidak
setuju” terhadap calon tunggal kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala
daerah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk
memilih.
Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, calon tunggal, hak konstitusional