Penelitian Hukum ini merupakan hasil analisa tentang implikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan yang semakin parah. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan mahluk hidup di bumi, bahkan kerusakan terhadap lingkungan telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki sektor kehutanan yang luas, maka negara Indonesia memiki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek. Hutan selain merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam pemanfaatannya dari berbagai bagian yang ada hingga terjadi eksploitasi di sektor kehutanan. Penggunaan di sektor kehutanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan Hutan belum mampu mengakomodir pengendalian kerusakan lingkungan di sektor kehutanan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena belum terdapatnya prinsip-prinsip green constitution yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya tegas dalam mewujudkan green constitution dalam pemulihan hutan adalah melalui moratorium hutan, yang kemudian diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden sebelumnya. Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.
Kata Kunci : Peran Negara, Green Constitution, Moratorium