Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mempelajari dan menganalisist entang : pertama, kendala pengembalian asset perolehan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kedua, arti penting penerapan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) dalam system penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, model Sita Jaminan yang dapat meningkatkan pengembalian asset perolehan hasil tindak pidana korupsi dalam system hokum pidana Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang mempengaruhi sulitnya pengembalian asset hasil korupsi disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, factor struktur kelembagaan yang tidaksistemik, lemahnyastrukturorganisasipenegakhukum, Jaksaselakueksekutormasihkurang optimal melakukan eksekusi uang pengganti sebagai asset recovery dikarenakan sarana dan prasarana terbatas, kesulitan melacak aset yang sudah dipindahtangankan dan disembunyikan. Kedua,f actor substansi hukum yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung optimalisasi penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi, perbedaan persepsi keuangan negara, perhitungan kerugian negara yang variatif menyulitkan implementasi pengembalian kerugian keuangan negara. Ketiga, factor budaya hokum masyarakat masih kurang dan permisif dengan tidak melaporkan asset para koruptor bahkan melindungi asset koruptor. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, peranan Sita Jaminan (conservatoirbeslag) – yang digunakan dalam rezim hokum perdata – dapat diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi.Konsep sita jaminan dimaksudkan menjamin pembayaran uang pengganti dan uang denda dari adanya itikad buruk(bad faith) pelaku tindak pidana korupsi.Kajian pentingnya penerapan Sita Jaminan ini didasarkan kepada perwujudan kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas penerapan Sita Jaminan dengan prinsip-prinsip perlindungan hokum melindungi kepentingan Negara dalam rangkap engembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat korupsi. Sebagai sebuah model yang ditawarkan, maka diharapkan konsep Sita Jaminan ini dimasukkan dalam proses revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara implementasi, Sita Jaminan diberlakukan pada awal proses peradilan (tahapp enyidikan), berakhir sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht). Sarana penunjang juga diperlukan, yakni adanya lembaga penyimpanan dan pengelola aset agar lebih mendayagunakan dan mengamankan kerugian keuangann egara. Lembaga ini juga sebagai pengintegra sisistem dari berbagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi yang sama. Kata Kunci : SitaJaminan(ConservatoirBeslag), PengembalianAset (Asset Recovery), TindakPidanaKorupsi.