ABSTRAK
Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk Untuk mengetahui status
hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara agama dan tidak dicatat
oleh Negara. Serta untuk dapat mengetahui apakah anak tersebut dapat mendapatkan
harta warisan dari Ayah kandung biologisnya.  
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dan data yang
diperoleh dianalisis dengan mengunakan analisis yuridis normatif.  
Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terjadi perkawinan yang
menurut hukum Islam adalah sah, namun tidak dicatatkan oleh Negara. Dalam
Perkawinan tersebut telah melahirkan anak, yang menurut Hukum Islam sah, namun
karena terganjal tidak ada nya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang
tua kandungnya, sehingga anak tersebut tidak diakui secara Hukum oleh Negara.
Menurut Hukum Islam anak tersebut  tidak sah dan tidak memiliki nasab dengan ayah
kandung biologisnya karena lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah menurut
agama dan negara. Sehingga tersbut dikatakan sebagai anak zina karena perkawinan
tersebut dilaksanakan tidak sah secara agama maupun secara negara.
Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010, tidak berlaku bagi pengakuan anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak sah secara agama dan tidak dicatatkan. Hal tersebut karena perkawinan
tersebut dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga tidak sah secara
agama. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari ayah
kandung biologisnya, walaupun secara biologis dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan dan tegnologi, anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah
kadung biologisnya.

 
Kata Kunci: Status Hukum Anak, Pencatatan pernikahan, MahkamahKonstitusi