ABSTRAK
 Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk
mengatasi masalah validitas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan di DPPKA Kota Surakarta, serta mengetahui tindakan yang dilakukan
dalam mengatasi SPPT yang tidak tersampai kepada Wajib Pajak.
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh
dari beberapa metode yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara dengan
narasumber terkait.
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah masalah validitas data wajib pajak
yang tercantum pada SPPT menjadi masalah utama untuk mengurangi nilai
piutang pada PBB-P2, karena meningkatkan target saja belum tentu mendorong
untuk mengurangi jumlah piutang yang setiap tahun bertambah dari tahun 2013
berjumlah Rp 6.968.528.568,00, tahun 2014 Rp 7.945.639.957,00, dan tahun 2015
berjumlah Rp 12.983.449.906 .
 Rekomendasi dari penulis yang mungkin dapat digunakan untuk
memperbaiki mekanisme Penagihan PBB-P2 pada DPPKA Kota Surakarta: (1)
menambah jumlah petugas yang berkualitas, (2) melakukan proses verifikasi
tengah periodik, (3) memperbaiki sistem komputer untuk dapat terhubung dengan
loket-loket pembayaran PBB-P2.
 
Kata kunci: Mekanisme Penagihan PBB-P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.