Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan dari kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015.
Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan juga pendekatan undang-undang dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum serta artikel yang berkaitan dengan kompetesi peradilan Agama dalam Perkara hak milik.
Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa hak milik yang dapat menjadi kompetensi Peradilan Agama adalah sengketa hak milik yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, sengketa hak milik memiliki objek perkara yang sama dengan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, dan perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama tidak berdiri sendiri atau saling terkait perkara satu sama lain. Penerapannya pada kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015 tentang adanya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto mengenai objek perkara yang sama yaitu sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri dengan perkara pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama, yang mana dalam putusan tersebut menetapkan bahwa sengketa hak milik diputus bersama perkara pembagian harta bersama oleh Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Kompetensi absolut Peradilan Agama, Sengketa hak milik, Personalitas keislaman