ABSTRAK
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi  amanat Konstitusi dalam hal kekuasaan Negara
terhadap kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan sebagai salah satu
kekayaan dalam praktiknya masih terjadi penyalahgunaan berupa kegiatan penambangan
ilegal meskipun sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan
pertambangan. Salah satu kegiatan penambangan ilegal terjadi di desa Jendi Kabupaten
Wonogiri.  
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya
penambangan ilegal, pengaturan penambangan, mineral, dan batubara serta solusi atas
penambangan ilegal di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di di Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas
PESDM) Kabupaten Wonogiri. Penulisan tesis in bersifat deskriptif dengan menggunakan
jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik pengumpulan
data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data primer dilakukan oleh penulis
dengan wawancara dengan pihak yang berwenang di Dinas Pengairan Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Wonogiri dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
serta teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik
analisis data dilakukan melaui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Terjadi
penambangan ilegal di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri disebabkan oleh budaya hukum
(legal culture) masyarakat desa Jendi khususnya para penambang ilegal, serta substansi
hukum (legal substance) yaitu setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada tidak dimilikinya kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Penetapan Wilayah dan Penerbitan Izin
Pertambangan.  
Penulis menyarankan untuk merevisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengalokasikan anggaran untuk program penecegahan
serta penanggulangan penambangan ilegal, penetapan wilayah serta penerbitan izin
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, adanya alternatif penggunaan bahan kimia
mercury dan pembuatan serta pengakifan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Kata Kunci : Penambangan Ilegal,  Mineral, Batubara.