ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama
mengapa konstruksi perizinan pemeriksaan anggota dewan perwakilan rakyat
(DPR) oleh aparat penegak hukum diubah memerlukan izin dari Presiden. Kedua,
apakah izin tersebut  memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum.
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan
perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer
dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
kepustakaan dan melalui cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan
adalah metode deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstruksi izin
Pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum menjadi
memerlukan persetujuan dari Presiden karena Mahkamah Kehormatan Dewan
merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem
peradilan pidana. Selain itu, berdasarkan Putusan terdahulu Nomor 73/PUUIX/2011,

DPR sebagai pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan
hukum yang memadai dan proporsional, serta upaya menegakkan mekanisme
check and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang
kekuasaan eksekutif. Kemudian izin pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak
relevan apabila dikaitkan dengan kedua prinsip negara hukum yaitu prinsip
persamaan dalam hukum dan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

Kata Kunci : Izin, Izin Pemeriksaan, DPR, Prinsip Negara Hukum