Kegiatan perbankan tidak akan terpisah dari peran nasabah sebagai pihak yang berperan dalam berjalannya suatu kegiatan perbankan tersebut selain bank, sehinga perlindungan nasabah menjadi prioritas dalam kegiatan perbankan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan keuangan branchless banking Laku Pandai dan sanksi bagi pelanggar atas kerahasiaan data dan informasi pribadi milik nasabah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis kualitatif.Hasil dari penelitian hukum yang berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan lain yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bank penyelenggara branchless banking atas kerahasiaan bank tentang data pribadi nasabah kepada nasabah branchless banking masih belum maksimal karena tidak dijelaskan secara rinci tentang upaya untuk pengamanan rahasia bank dan sanksi yang diberikan baru berupa sanksi administratif dan perdata.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Branchless Banking, Kerahasiaan Bank, Sanksi