ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses formulasi kebijakan publik, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang Minuman Keras. Raperda Kota Surakarta tentang Minuman Keras ditolak oleh DPRD Kota Surakarta untuk dijadikan Peraturan Daerah. Dalam proses perumusan Raperda ini telah terjadi konflik antar fraksi di DPRD Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konflik antar fraksi yang terjadi dalam proses formulasi kebijkan publik. Penelitian akan menganalisis pihak-pihak yang berkonflik, bentuk konflik, faktor-faktor penyebab konflik, proses politik dalam meminimalisir konflik dan resolusi konflik. Penelitian ini mengacu pada teori proses formulasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Budi Winarno serta teori konflik dari Andrawijaya Ibrahim terkait bentuk-bentuk konflik.
Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, dan validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data atau sumber. Selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, telah terjadi konflik antar fraksi dimulai dari tahap perumusan masalah sampai pada tahapan penetapan kebijakan. Adapun konflik yang terjadi berupa perbedaan pendapat atau pandangan. Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah fraksi-fraksi yang terdapat di DPRD Kota Surakarta yang melakukan pembahasan Raperda ini. Konflik-konflik tersebut membentuk dua kelompok besar yang saling berbeda pandangan. Kelompok pertama yang terdiri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrat dan fraksi Golongan Karya Sejahtera adalah mereka yang setuju dengan pengaturan minuman keras. Sedangkan kelompok kedua yang terdiri dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional serta fraksi Nurani Indonesia Raya adalah mereka yang tidak setuju dengan pengaturan miras dan lebih memilih dengan pelarangan miras. Konflik antar kelompok ini disebabkan oleh faktor internal berupa materi Raperda dan ideologi fraksi serta faktor ekstrnal berupa dinamika masyarakat. Dalam rangka meminimalisir konflik telah dilakukan negosiasi dan lobi-lobi yang bersifat lunak. Pada akhirnya Raperda ini ditolak karena munculnya gejolak penolakan dari masyarakat yang menjadikan masing-masing fraksi berkompromi dan sepakat untuk mengembalikan Raperda ini kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Kata Kunci : Analisis Formulasi Kebijakan Publik, Konflik, Proses Politik, Resolusi Konflik