ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris
dalam hukum perdata terhadap akta otentik yang dibatalkan oleh hakim dan akibat
hukum di bidang perdata  terhadap akta otentik yang di batalkan oleh hakim. 
  Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat
preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undangundang
dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa
sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara
dokumentasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis logika deduktif.

Dari hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap notaris yang
dibatalkan akta notarisnya dibatalkan Hakim seperti yang tertera dalam Putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.Ska, dapat ditarik
kesimpulan bahwa akibat hukum bagi notaris terkait akta otentik yang dibatalkan
hakim, maka notaris tersebut  dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris
wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. Tidak adanya
pelanggaran yang dibuat oleh Notaris, isi substansi yang dilanggar bukanlah
menjadi tanggung jawab Notaris. Berkaitan dengan kasus di atas, bahwa seorang
Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila, Notaris terbukti
melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam
pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari Notaris bagi salah satu pihak untuk
menandatangani, tidak membacakan akta, dan syarat formil pembuatan akta
lainnya dilanggar Notaris, bila terbukti, para pihak dapat memintakan ganti rugi
kepada Notaris.  
Pembatalan akta notaris yang dilakukan oleh hakim, apabila ternyata
bahwa akta notaris tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
undang-undang dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif (sepakat dan cakap
untuk membuat suatu perjanjian) atau syarat obyektif (adanya suatu hal tertentu
dan sebab yang halal). 

 
Kata Kunci : akibat hukum notaris, akta otentik, hakim