ABSTRAKSalah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihatkemampuan keuangannya. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat daribesar kecilnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang diperoleh daerah yangbersangkutan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untukmenyusun peta keuangan daerah, terutama berdasarkan kemampuan keuangandaerah dan kinerja Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeanalisis kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah Pemetaan dan AnalisisKemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran; Rasio Efektivitas PAD;Indeks Kemampuan Keuangan ( IKK ); Tingkat Kemandirian Daerah ( TKD ); PolaHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Tingkat Ketergantungan Daerah ( TKtD ); dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah. Data yang digunakanmerupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun anggaran 2014.Hasil penelitian ini antara lain: (1) Kabupaten Sragen menjadi satusatunya Kabupaten/Kota yang berada di kuadran I; (2) Ditinjau dari aspek RasioEfektivitas PAD diketahui bahwa seluruh Kabupaten/kota KawasanSUBOSUKAWONOSRATEN dikatakan efektif; berdasarkan rata-rata hitungantara Indeks Growth, Share, dan elastisitas Kabupaten/kota KawasanSUBOSUKAWONOSRATEN secara umum masuk dalam kategori IKK sedang;Tingkat Kemandirian Daerah ( TKD ) Kawasan SUBOSUKAWONOSRATENtergolong rendah, nilainya hanya mencapai 17,79; sehingga secara umumKabupaten/kota Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN memiliki pola hubunganDelegatif dengan pemerintah pusat.Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah, pertama padapemetaan PAD melalui metode kuadran, daerah yang berada pada kuadran III danIV harus berupaya mendorong potensi ekonomi lokal, mengintensifkanpemungutan objek-objek pajak seperti pajak hotel dan restoran, atau ekstensifikasiPAD. Kedua, daerah yang berada di kuadran IKK sedang dan rendah, perlumendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh.Kata Kunci : Pemetaan Kinerja PAD, Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah
