ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Gugatan perdata merupakan upaya lanjutan pasca melalui instrument pidana pengembalian kerugian keuangan Negara tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dalam sifat penelitian deksriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan akibat dalam tindak pidana korupsi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana tidak berhasil. Dalam pelaksaanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap asset yang disita dan telah dilakukan lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen. Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika terpidana meninggal.
Kata Kunci : Gugatan Perdata, Jaksa, Kerugian Negara, Korupsi