Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penerapan Pasal 18 Undang-
UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula
eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan yang bertujuan melindungi debitur.
Pencantuman klausula sepihak oleh kreditur dalam bentuk perjanjian baku
(standart contract) menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara kedua
belah pihak karena kreditur mempunyai kedudukan ekonomis lebih tinggi sebagai
penyedia dana jika dibandingkan debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana.
Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula
eksonerasi dalam perjanjian baku (standart contract) pada pelaksanaan perjanjian
kredit agar posisi seimbang antara debitur dan kreditur dapat tercapai.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris(
applied law research) dalam bentuk penelitian evaluatif dan sifat
penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber
data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa
pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi
dokumen-dokumen pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi adanya
pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK yang dimuat pada formulir perjanjian baku
BRI diatur dalam Surat Divisi Hukum Ke BRI Selindo No. B.245-
SIU/SPH/HKM/09/2000 Tanggal 3 Oktober 2000 tentang Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan hasil tersebut perlindungan hukum kepada debitur setelah
diberlakukannya UUPK, yaitu dengan upaya melakukan kegiatan pecegahan
sebelum disepakatinya perjanjian kredit oleh debitur dengan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Ngawi dan memberikan sanksi berupa sanksi pidana,
perdata, dan administratif yang diatur dalam UUPK. UUPK tidak akan dapat
berlaku efisien apabila edukasi dan kesadaran masyarakat akan hukum rendah.
Meskipun dalam perjanjian kredit seringkali masyarakat dianggap paham hukum
dikarenakan faktor tingginya kebutuhan dana pinjaman guna kelangsungan
hidupnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kurang efektifnya penerapan Pasal
18 UUPK terhadap klausula eksonerasi dalam melindungi debitur di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit