Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penerapan Pasal 18 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausulaeksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan yang bertujuan melindungi debitur.Pencantuman klausula sepihak oleh kreditur dalam bentuk perjanjian baku(standart contract) menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara keduabelah pihak karena kreditur mempunyai kedudukan ekonomis lebih tinggi sebagaipenyedia dana jika dibandingkan debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana.Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausulaeksonerasi dalam perjanjian baku (standart contract) pada pelaksanaan perjanjiankredit agar posisi seimbang antara debitur dan kreditur dapat tercapai.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris(applied law research) dalam bentuk penelitian evaluatif dan sifatpenelitian deskriptif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumberdata primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupapengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studidokumen-dokumen pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi adanyapelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK yang dimuat pada formulir perjanjian bakuBRI diatur dalam Surat Divisi Hukum Ke BRI Selindo No. B.245-SIU/SPH/HKM/09/2000 Tanggal 3 Oktober 2000 tentang Undang-Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Berdasarkan hasil tersebut perlindungan hukum kepada debitur setelahdiberlakukannya UUPK, yaitu dengan upaya melakukan kegiatan pecegahansebelum disepakatinya perjanjian kredit oleh debitur dengan PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Cabang Ngawi dan memberikan sanksi berupa sanksi pidana,perdata, dan administratif yang diatur dalam UUPK. UUPK tidak akan dapatberlaku efisien apabila edukasi dan kesadaran masyarakat akan hukum rendah.Meskipun dalam perjanjian kredit seringkali masyarakat dianggap paham hukumdikarenakan faktor tingginya kebutuhan dana pinjaman guna kelangsunganhidupnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kurang efektifnya penerapan Pasal18 UUPK terhadap klausula eksonerasi dalam melindungi debitur di PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit