Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui,mengkaji dan menganalisis penegakan
hukum terhadap tanah terlantar serta kendala-kendaladansolusinya dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sragen.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (non doctrinal) sedangkan dari
sifatnya termasuk penelitian deskriptif dengan memakai konsep hukum yang keempat yaitu
hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variable sosial yang
empirik. Pengumpulan datanya digunakan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum tanah
terlantar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : (a). Penetapan obyek tanah terindikasi
terlantar, (b) Identifikasi dan penelitian, (c). Panitia C, (d). Peringatan, (e). Pemantauan dan
Evaluasi pada Akhir peringatan, (f). Usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provisi Jawa Tengah untuk mengeluarkan obyek tanah terindikasi terlantar dari
target.
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum
tanahterlantar : (a). Pada waktu sidang Panitia C tidak dihadiri oleh Pemilik / Pemegan hak,
(b). Ego sektoral anggota Panitia C dalam mengambil sikap, tindakan, penyelesaian dan
keputusan akhir. Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang
timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen
adalah : (a). Melakukan pendekatan persuasive kepada pemegang hak, (b). Melakukan
pendekatan / pembicaraan kepada anggota Panitia C agar merekomendasikan kepada tim
perijinan Kabupaten Srage nuntuk memperlancar perijinan yang diperlukan, (c). Para
anggota Panitia C melakukan sidang tertutup tanpa dihadiri oleh Pemegang Hak agar
rekomendasi Panitia C didasarkan pada kondisi yang nyata di lapangan, sesuai aturan
Perundang-undangan dan menyamakan persepsi dalam hal mengambil keputusan.
Kata Kunci : Penertiban Tanah Terlantar, Penegakan hukum, Penghapusan Obyek Tanah
Tanah Terlantar