Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-government, kapabilitas APIP (IACM) dan persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data IHPS BPK RI Tahun 2015, data IACM 2013, data PeGI kemenkominfo RI 2016. Peneliti menganalisis 228 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian secara individu variabel pelaksanaan e-government, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK RI berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, variabel kapabiliti APIP menunjukkan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI.

Kata kunci: E-government, kapabiliti, persentase tindak lanjut, opini audit