Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam
penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
dan kekuatan pembuktian dari sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti hak. 

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif, dengan metode
pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi
Dokumen/Kepustakaan, dan buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait
dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian pada dasarnya harus
dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah,
karena sebelum sertipikat tanah diterbitkan harus didaftarkan dulu hak atas tanah
tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menerbitkan sertifikat
tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus
gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 08/Pdt.G/2015/PN. Byl menjadi
bukti adanya sengketa karena terbitnya dua sertifikat hak atas tanah yang
dikeluarkan dalam kurun waktu berbeda tetapi untuk obyek /lokasi yang sama.
Keduduan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah  yang dikeluarkan
Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tidak dapat dijadikan jaminan dan
kepastian hukum atau sebagai alat bukti yang kuat terhadap sertifikat yang telah
dikeluarkannya. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan hukum yang rumit
apabila nantinya peristiwa di atas terulang kembali. Seseorang memiliki sertifikat
hak atas tanah akan merasa terjamin akan kepastian hak atas tanah yang
dimilikinya, sebab apabila terjadi pelanggaran atas tanah hak miliknya maka
pemilik tanah dapat menuntut haknya kembali. Dengan demikian sertifikat tanah
merupakan alat bukti yang sangat penting bagi subyek hukum hak atas tanah